Apa tuntutan demonstrasi “Dark Indonesia”?
Reinha.com-ribuan siswa dari berbagai kampus berbondong-bondong ke jalan-jalan untuk mengadakan demonstrasi berjudul ‘Dark Indonesia’. Mereka dengan tegas menolak revisi hukum TNI, Polri dan jaksa penuntut.
Dikutip dari detik, demonstrasi demonstrasi ‘Dark Indonesia’ adalah bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap lebih jauh dari prinsip -prinsip keadilan sosial, demokrasi ke kesejahteraan rakyat. Tidak hanya menolak revisi undang -undang TNI, Polri dan Kantor Kejaksaan, mereka juga menolak sejumlah kebijakan, salah satunya adalah pengurangan anggaran pendidikan.
Berikut adalah 13 poin untuk tuntutan demonstrasi massa demonstrasi ‘Dark Indonesia’
- Buat pendidikan ilmiah dan demokratis gratis dan membatalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
- Lepaskan proyek strategis nasional yang bermasalah, sadari reformasi agraria sejati. Menurut mereka Proyek Strategis Nasional (PSN) sering kali merupakan cara untuk merampas tanah orang. Kami menuntut pencabutan PSN yang tidak mendukung rakyat dan mendorong implementasi reformasi agraria yang sebenarnya.
- Menolak revisi undang -undang Minerba, revisi undang -undang Minerba hanyalah alat pemasangan untuk rezim untuk kampus dan lingkungan akademik ketika terdengar secara kritis.
- Menghilangkan multifungsi Abri. Karena keterlibatan militer di sektor sipil memiliki potensi untuk menciptakan penindasan dan menghambat kehidupan demokratis.
- Draw pertama komunitas ketidaksopanan. Masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas untuk tanah dan budaya mereka.
- Lepaskan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025, yang dianggap sebagai ancaman bagi bagian -bagian yang benar -benar menjadi kepentingan orang -orang seperti pendidikan dan kesehatan.
- Evaluasi penuh program makan bergizi gratis. Mereka mengatakan, program makan gratis harus dievaluasi agar tepat pada target, diimplementasikan dengan baik, dan bukan hanya alat politik.
- Menyadari anggaran tunjangan kinerja dosen. Kesejahteraan akademisi harus dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan melindungi hak -hak pekerja kampus.
- Mendesak Prabowo Subianto untuk mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang -undang tentang divisi aset. Karena korupsi adalah hal yang mendesak dan ini harus segera diatasi melalui Perppu untuk memberantas kejahatan ekonomi dan korupsi.
- Menolak revisi hukum TNI, Polri dan jaksa penuntut. Mereka menganggap revisi ini berpotensi memperkuat kekebalan peralatan serta militer dan melemahkan penguasaan pihak berwenang.
- Efisiensi dan merombak kabinet merah dan putih. Boros pejabat yang tidak bertanggung jawab harus diatasi dengan merombak para pejabat yang bermasalah.
- Menolak revisi peraturan DPR tentang aturan yang direvisi ketika sangat bermasalah dan dapat menyebabkan kesewenang -wenangan lembaga DPR.
- Reformasi Polisi Nasional Indonesia. Polisi harus direformasi secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme. Tindakan ini adalah seruan bagi semua elemen masyarakat untuk terus mengawasi jalanan pemerintahan untuk penciptaan keadilan sosial untuk semua orang di Indonesia.
# Apa tuntutan demonstrasi “Dark Indonesia”?
